Kepada LP Ma'arif NU,Bupati Lobar Minta Turut Aktif Sosialisasikan Protokol Covid 19

Giri Menang, 2 September 2020 - Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menghadiri acara silaturrahmi dan pembinaan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementrian agama Provinsi NTB terhadap Pimpinan Pondok Pesantren (ponpes) dan Lembaga, di lingkungan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (NU)  se-Kabupaten Lombok Barat bertempat di Aula Utama Kantor Bupati Lombok Barat, Gerung, Rabu, (2/9).

Pada kesempatan itu Fauzan Khalid berharap para pengurus dan lembaga pendidikan di bawah naungan Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif NU ikut aktif dalam mensosialisasikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 baik secara internal di lembaga atau di masyarakat.

Menurut Fauzan, pemerintah tidak bisa bergerak sendiri tanpa dukungan dan partisipasi semua pihak. "Setiap pertemuan di organisasi Muhammadiyah, Nahdlatul Wathan selalu itu saya sampaikan, kita semua bergerak karena kita semua akan merasakan," kata Fauzan.

Belum lagi, sambung Fauzan, dampak Covid-19 di masyarakat secara ekonomi yang sangat terasa.
Oleh karena itu  kata Fauzan, yang dibutuhkan sekarang adalah konsisten dan kedisiplinan kita. "Kita tidak mau seperti negara lain yang dampak ekonominya sudah dirasakan seperti yang terjadi di Kuwait gaji pegawai tidak bisa dibayar," tuturnya.

Selanjutnya, mantan Ketua KPU NTB itu menyampaikan ucapan selamat atas diselenggarakannya acara silaturrahmi dan pembinaan Kepala Kantor Wilayah Kementrian agama Provinsi NTB dengan Pimpinan Pondok Pesantren (ponpes) dan Lembaga, di lingkungan lembaga pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (NU)  se-Kabupaten Lombok Barat."Selamat dan mudah-mudahan di bawah Lembaga Ma'arif dapat mencerdaskan bangsa. Ada tujuh ribu ponpes dan lembaga pendidikan di bawah Ma'arif
Dan tentu kontribusinya untuk negara sudah banyak,"pungkas Fauzan.

Sekretaris NU Lombok Barat H. Ali Maksum menjelaskan sekitar 150 pimpinan ponpes di Lombok Barat di bawah naungan  LP Ma'arif NU.  Namun dari sekian ponpes diakui banyak yang mati ijinnya karena pengurus tidak memperhatikan ijin operasional.Ke depan, pimpinan lembaga ponpes diharapkan lebih aktif untuk mengisi data statistik dan data pesantren.

Sedangkan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Nusa Tenggara Barat Dr. KH. Zaidi Abdad mengatakan Kementrian Agama tidak hanya mengurus talak, nikah, ruju, tapi Kementrian Agama adalah roh negara yang menangani seluruh aspek dan seluruh umat termasuk persoalan harmonisasi keluarga ummat dan haji umroh.

Mantan Dosen Universitas Islam Negeri Mataram ini juga berjanji ke depan akan memperhatikan semua pondok-pondok pesantren di NTB, tidak hanya di bawah NU namun semua ponpes di bawah organisasi Islam lainnya. Termasuk katanya akan kembali melakukan kunjungan-kunjungan ke seluruh ponpes se-NTB."Sekarang saya sudah dilantik. Jangan kita habisi organisasi lain.  Orang NU tidak boleh menghabisi oraganisasi lain.  Dan saya sudah pesan kepada Kabid kasi di Kementrian Agama yang menangani pondok pesantren supaya tidak mempersulit untuk ummat," pungkasnya.

Berbagi :